Komisi II DPR Pastikan Netralitas ASN Banten

12-12-2018 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Riza Patria berfoto bersama dengan Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy usai melakukan pertemuan dengan Tim Kunspek Komisi II.Foto :Andri/rni

 

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Riza Patria menyatakan bahwa ia memastikan aparatur sipil negara (ASN) di Banten akan bersikap netral. Hal ini ia sampaikan ketika melaksanakan kunjungan kerja spesifik (Kunspek) ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, Selasa, (11/12/2018).

 

Kunspek tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan daerah khususnya Provinsi Banten menjelang pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) periode 2019-2024.

 

“PNS dalam hal ini memang memiliki hak mencoblos namun untuk menjaga  Netralitas ASN-nya  juga faktor penting untuk suksesnya Pileg dan Pilpres,” Ujar Riza ketika ditemui Parlementaria.

 

Riza menambahkan bahwa ada hal lain yang perlu dituntaskan untuk menunjang keberhasilan Pileg dan Pilpres 2019. Hal tersebut meliputi penyelesaian program e-KTP yang secara langsung berkaitan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Begitupun dengan proses pengamanan dan keamanan Pemilu 2019.

 

Sementara itu, Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy mengakui Pemprov Banten telah melakukan proses pemutakhiran data untuk menjamin warga Banten mendapatkan hak pilihnya.

 

Andika juga menambahkan, bahwa tugas utama Pemprov Banten saat ini adalah mempersiapkan dan menjaga kondusifitas Pemilu 2019 di Banten. Salah satunya dengan cara menjamin netralitas ASN di Banten. “Kami berharap persiapan ini dapat menjaga kodusifitas jelang pileg dan pilpres 2019  di Banten,” imbuhnya. (man/eps)

BERITA TERKAIT
Khozin Soroti Lonjakan PBB-P2, Dorong Pemerintah Pusat Respons Keresahan Masyarakat
19-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menyoroti fenomena kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan...
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...